Serapan Anggaran Rendah, DPD KNPI Kabupaten Tuban Sebut OPD Lamban Bekerja

TUBAN, iNews.id - Tercatat sebanyak 780 miliar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di tahun 2021. Banyaknya sisa nominal anggaran tersebut tak ayal menyulut reaksi dari berbagai pihak. Tak terkecuali Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tuban.

Menurut Wakil Ketua Bidang Politik DPD KNPI Kabupaten Tuban M. Chanif Muayyad mengatakan, ini menunjukan kinerja OPD di Kabupaten Tuban masih belum maksimal dan rendah dalam menjalankan tanggung jawabnya sehingga SILPA masih sangat besar, Jumat (24/6/2022).

Ia mengatakan, lemahnya penyerapan anggaran ini mencerminkan program dan proyek pemerintah tidak matang, rencana pelaksanaan kerja tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering mandek dalam pengerjaannya.
 
"Kita lihat SILPA 780 miliar itu bukan jumlah yang sedikit. Karena hampir 50 persen APBD Kabupaten Tuban. Bayangkan saja, pendapatan APBD rendah, serapannya rendah pula. Ini sangat berpengaruh terhadap keberlansungan hidup masyarakat,” jelasnya 

Menurutnya, jika penyusunan anggaran dilakukan dengan valid dan akuntabel mestinya serapan anggaran bisa dimaksimalkan. Namun dalam proses persetujuannya terlalu lama dan penuh intrik politik

“Dengan problem yang cukup serius ini, mestinya OPD di Tuban harus lebih memaksimalkan kinerjanya. Karena masyarakat merasa sangat dirugikan, mengingat angka tersebut yang sangat tinggi, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” bebernya.

Ia menambahkan, pembahasan anggaran semestinya sudah final sampai bulan Desember. Sehingga mulai bulan Januari masing-masing OPD siap melaksanakan program kerja sesuai dengan visi-misi bupati. Namun kenyataan bertentangan.

“Yang terjadi, pelaksanaan APBD tidak masksimal. Secara otomatis, program pemimpin sebagus apapun, tidak akan bisa dirasakan oleh masyarakat," tambahnya.

Selanjutnya, pihaknya berharap dengan lambatnya penyerapan ini seharusnya mendapatkan sanksi dari Kemendagri dan Kemenkeu. Agar pemerintah daerah lebih patuh terhadap intruksi pemerintah pusat dan regulasi yang sudah dibuat.

"Diakui atau tidak, serapan anggaran yang rendah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena kesejahteraan rakyat bergantung pada serapan anggaran daerah," pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, iNews.id berusaha mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Tuban Arif Handoyo, melalui telepon selulernya belum memberikan tanggapan.

Editor : Prayudianto