KPUD Tuban Gelar Rakor Pemutakhiran DPB Triwulan II Sekaligus Sosialisasi Aplikasi Lindungi Hakmu

TUBAN, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban menggelar rapat koordinasi dan rekapitulasi pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) triwulan II di aula kantor KPU setempat. Kegiatan ini diikuti perwakilan partai politik dan komisioner Bawaslu Tuban serta seluruh komisioner KPU Tuban, Senin (27/6/2022).
Seusai rakor, Ketua KPU Tuban Fatkul Iksan menyampaikan, rakor ini bukan merupakan rangkaian tahapan Pemilu serentak 2024 dan ini kegiatan non tahapan. Meskipun mulai 14 Juni kemarin secara resmi tahapan pemilu sudah dimulai.
"Untuk tahapan terdekat pendaftaran partai politik yakni tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022, sehingga dengan adanya kegiatan ini kita informasikan ke parpol terkait persiapan tersebut," ucapnya.
Adapun inti rakor tersebut, Fatkul menegaskan, pemutakhiran data dilakukan update data terus menerus setiap bulan. Dan berkewajiban mengundang parpol setiap triwulan.
Adapun data DPB triwulan II hingga bulan Juni 2022 KPU Tuban, jumlah pemilih 942.334 rinciannya laki-laki 465.492 dan perempuan 476.842. Jumlah TPS Pemilu 3917 tersebar di 20 kecamatan. Pemilih meninggal 305. Pemilih ganda 44 dan pemilih baru 23.
Sementara itu Fatkul menyampaikan, aplikasi Lindungi Hakmu merupakan produk dari KPU RI berbasis mobile yang bisa didownload pada playstore.
Peserta saat menyaksikan update data. (Foto : iNews/Siro)
"Tujuannya agar masyarakat bisa akses datanya langsung melalui telepon seluler masing-masing. Cukup masukkan NIK sudah bisa diketahui apakah sudah masuk data Pemilu atau belum," paparnya.
Kalaupun belum, masyarakat bisa daftar melalui aplikasi tersebut dan menunggu diverifikasi oleh admin KPU RI. Apakah datanya sudah benar atau belum. Kalau ada data yang masih salah bisa dibenarkan langsung melalui aplikasi tersebut.
"Sehingga parpol dan masyarakat bisa tahu by name by address. Ini bagian dari keterbukaan informasi KPU terkait data pemilih," pungkasnya.
Editor : Prayudianto