Kepala Bappeda-Litbang Tuban Sampaikan Rencana dan Fokus Pembangunan 2025 pada Komisi I DPRD Tuban

TUBAN, iNewsTuban.id - Usai penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 oleh Sekda Tuban Budi Wiyana saat Rapat Paripurna, Rabu (17/07) kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban  melaksanakan rapat kerja komisi dengan masing-masing mitra untuk membahas KUA-PPAS di ruang rapat masing-masing komisi. Rabu, (24/7).

Salah satunya, Komisi I DPRD Tuban yang menangani bidang pembangunan, mendengarkan penjelasan dari mitra OPD terkait, yaitu Bappeda Litbang, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP), Dinas PUPR-PRKP, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tentang prioritas pembangunan di tahun 2025 di masing-masing instansi. 

Pimpinan rapat Fahmi Fikroni mengungkapkan, penyampaian dari masing-masing OPD tersebut akan menjadi pijakan DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan. 

“Jadi agar apa yang telah disusun dalam draf KUA PPAS dapat di breakdown dan diawasi sebagai mana mestinya. Sehingga target yang memang sudah di pasang dapat tercapai, dan sesuai,” ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang, Joko Sarwono menyampaikan rencana kerja dan fokus pembangunan di tahun 2025, yaitu peningkatan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, peningkatan IPM, pengurangan tingkat kemiskinan, serta penurunan emisi gas.

Ia menambahkan, Peraturan Bupati (Perbup) target kinerja strategis daerah untuk indikator capaian kerja juga telah disahkan. “Akhir juli kemarin sudah disahkan, dan itu sebagai wujud komitmen bersama kami agar semua target dapat kita selesaikan,” jelas Joko.

Lanjut Joko, sesuai dengan tema besar arah pembangunan Kabupaten Tuban di tahun 2025 yaitu “Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Pemantapan Daya Saing Daerah Berbasis Sumber Daya Manusia Unggul serta Potensi Sektor Strategis", Pemkab Tuban juga menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 13,5 persen. Joko meyakinkan, intervensi program telah diakomodir melalui program kerja dari semua OPD terkait. Selain itu, hilirisasi program, dan pemasangan target yang rasional. 

“Semua program penuntasan kemiskinan telah ada di setiap OPD terkait, dengan fokus yang ditetapkan,” imbuhnya. 

Adapun fokus pengurangan angka kemiskinan di tahun 2025 melalui transformasi ekonomi inklusif. Salah satunya dengan peningkatan life skill yang cocok dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. 

“Muaranya pada penurunan beban pengeluaran masyarakat, dengan menambah pendapatan mereka,” sambung Joko.

Masih di dalam rapat yang sama, Kepala DLHP Bambang Irawan, juga menyampaikan fokus program kinerja di tahun 2025, diantaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), program pembangunan pabrik sampah, dimana Kabupaten Tuban terpilih menjadi lokasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi Refused Derived Fuel (RDF) yang didanai APBN dengan total anggaran 120 Miliyar Rupiah.  

“21 Juli sudah disetujui untuk pembangunan RDF. Agustus lelang, Oktober teken kontrak, dan tiga bulan operasional, nanti akan diserahkan ke kita. Rencananya begitu,” kata Bambang. 

Dari Dinas PUPR-PRKP, Kepala Dinas PUPR-PRKP Agung Supriyadi menyampaikan program kerja meliputi program pembangunan, pelebaran dan perbaikan jalan, Air limbah dan sanitasi, drainase, tata ruang, dan program kerja rutinan lainnya. “Total anggaran dari semua program tersebut sebesar 472 Miliyar 485 Juta 467 Ribu Rupiah,” jelas Agung. 

Untuk BKPSDM, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih menyampaikan program peningkatan SDM aparatur, serta seleksi CPNS dan PPPK di tahun 2025. “Semua untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tuban,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fien juga menjawab perihal pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) yang sempat mencuat. Ia menjelaskan, saat ini jumlah GTT yang masuk dalam Dapodik hanya tinggal kurang lebih 70 orang, 64 diantaranya masuk selama Dapodik. 

120 formasi guru yang dibuka untuk CPNS dan PPPK tahun ini, telah disesuaikan dengan kebutuhan. “Karena guru yang masuk di Dapodik tinggal 70 orang, maka jumlah tersebut sudah mengakomodir,” jelas Fien.

Alasan lainnya, lanjut Fien, karena disesuaikan dengan kemampuan daerah, serta sesuai aturan Kementerian Keuangan. “Aturannya belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen, dan kemampuan daerah hanya segitu,” ungkap Fien. Selain itu, juga telah disesuaikan dengan jumlah pegawai yang pensiun di tiap tahunnya. 

Adapun jumlah formasi yang disiapkan untuk PPPK dan CPNS tahun 2025 sejumlah 826 yang dibagi untuk tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis. 

Terkait peningkatan SDM aparatur, pihaknya selalu melaksanakan pelatihan, hingga penyediaan ijin belajar untuk para ASN. Saat ini, BKPSDM juga tengah melakukan sinergi dengan organisasi korpri, sebagai sumber pendanaan untuk peningkatan kapasitas ASN. “Mudah-mudahan kerjasama ini tercapai, sehingga ada sumber pendanaan tambahan untuk peningkatan kapasitas ASN kita,” tutupnya. 

Menanggapi paparan dari para mitra, anggota Komisi I DPRD Mukaffi Makki mengingatkan soal komitmen dan kesesuaian program antar OPD. Gus Kaffi panggilan akrabnya menegaskan, singkronisasi program antar OPD harus terjalin, agar keberhasilan bisa dicapai. 

“Dari semua yang disampaikan, kami meminta komitmen dan kejelasan dari setiap OPD untuk menyelaraskan. Sehingga, apa yang dituju bisa tercapai,” pungkasnya.

Editor : Prayudianto