Tuntut Penertiban Baliho Serta Netralitas ASN, Puluhan Warga Geruduk Kantor Pemkab dan Bawaslu Tuban

TUBAN, iNewsTuban.id - Puluhan warga Kabupaten Tuban, Jawa Timur, jumat siang menggeruduk kantor Pemerintah Kabupaten Tuban dan Bawaslu Tuban, menuntut penertiban baliho serta adanya dugaan tidak netralnya Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pemilihan kepala daerah serentak 2024, khusunya di Kabupaten Tuban yang diduga rawan akan kecurangan.

Baca Juga

Tuntut Diangkat P3K, Ratusan Guru Demo Pemkab Tuban

Puluhan warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang tergabung dalam kelompok Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, jumat siang menggelar aksi di kantor Pemerintah Kabupaten Tuban dan Bawaslu setempat.

Baca Juga

PBNU di Demo, GP Ansor Tuban: Keterlaluan

Aksi ini dilakukan lantaran adanya dugaan ketidak netralan ASN serta meminta penurunan baliho Cabup Cawabup Tuban yang melanggar aturan.

Aksi ini dilatari banyaknya baliho yang masih terpasang di instansi pemerintah, sekolah hingga desa yang belum diturunkan setelah memasuki masa kampanye dan adanya dugaan ketidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga

Puluhan Emak-emak di Tuban Geruduk Pembangunan Pabrik Pengelola Gas

Dari situlah timbul rasa peduli serta ingin memastikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 khususnya Kabupaten Tuban, berjalan adem ayem serta tidak terjadi konflik.

Baca Juga

Ratusan Warga Tuban Demo Pabrik PT Indo Mina Bahari, Karena Abaikan Pencemaran Lingkungan

Masa aksi sempat menggeruduk kantor Pemkab serta ingin bertemu dengan Pejabat Sementara (PJS) Bupati Tuban, Namun, PJN Bupati Tuban, Agung Subagyo tidak berada ditempat.

Baca Juga

Diduga Tilap Dana Koperasi Rp 2,6 Miliar, Anggota KPRI Dwijo Utowo Gelar Unjuk Rasa

Masa pendemo juga meminta Bawaslu Tuban untuk tegas dalam penegakan dan harus sesuai undang-undang yang ada, serta tidak tebang pilih terhadap salah satu paslon yang berkontestasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban.

“pada hari ini kita melakukan aksi di 2 titik, titik yang pertama melakukan aksi di kantor Bupati Tuban kita disana ingin bertemu PJS Bupati akan tetapi bapak PJS Bupati berada diluar kota karena jabatannya masil Bakorwil Bojonegoro, Jawa Timur. kami sampaikan 6 point yakni salah satu point dari 6 point itu menekankan kenetralitasan ASN, perangkat pemerintahan, perangkat desa, RT, RW kalo memang itu mempunyai intelektual harusnya tegakan netralitas nya tidak seharusnya politik praktis. kita lanjut ke bawaslu kita sampaikan hal yang sama tentang peran bawaslu sendiri, masih banyak baliho-bahilo paslon 1 atau 2 di titik-titik pelanggaran,” ujar Triaji Swasto, Korlap Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi.

Di depan pintu masuk kantor Bawaslu Tuban, masa pendemo ini meminta dipertemukan dengan salah satu anggota Bawaslu setempat. Tak berselang lama salah satu anggota Bawaslu menemui para pendemo dan melakukan diskusi.

“kita menerima aspirasi dari para pengunjuk rasa tadi kaitanya baliho yang masih bertebaran itu dianggap melanggar. yang perlu diketahui semua proses itu telah kita lalui, sebelum masuk masa kampanye kita mengumpulkan stakeholder dan meminta untuk menurunkan secara mandiri dan hasilnya setelah 1 hari kampanye sudah banyak diketahui baliho yang dimaksud para pengunjuk rasa sudah diturun kan. namun, seiring beberapa hari kita juga melakukan pengawasan secara berlapis sampai detik ini untuk mengetahui mana saja baliho yang masih terpasang yang dimaksud pendemo tadi,” kata Mochamad Sudarsono, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Tuban. 

Bawaslu Tuban dengan tegas akan menindak semua kecurangan dalam pilkada 2024 serta tidak akan tebang pilih jika ada pelanggaran akan segera ditindak.

Editor : Prayudianto