TUBAN, iNewsTuban.id – Sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Tuban ternyata belum selesai 100 persen, meski tahun 2022 sudah berlalu dan saat ini sudah tahun 2023.
Proyek infrastruktur perbaikan dan pengecoran jalan yang belum selesai diantaranya adalah proyek jalan jalan yang menghubungkan wilayah Kecamatan Senori dengan wilayah Kecamatan Bangilan, atau tepatnya di Desa Medalem.
Proyek pengecoran jalan karena fisik jalan sebelumnya rusak dan bergelombang itu sekitar 1 kilometer, dan saat ini belum bisa sepenuhnya digunakan oleh warga. Banyaknya material proyek dan juga kendaraan alat berat yang parkir, menyulitkan warga yang akan melintas, karena warga harus bergantian melintas baik dari arah Bangilan maupun sebaliknya, akibat pengecoran disalah satu sisi belum selesai.
Warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas mengaku terganggu dengan molornya pengerjaan proyek yang seharusnya selesai di akhir bulan desember 2022 itu. Warga meminta kepada pemerintah dan pemborong proyek untuk segera menyelesaikan proyek perbaikan jalan tersebut, karena dimusim penghujan ini, warga mengaku kesulitan mengakses jalan karena banyaknya material proyek dan juga kondisi jalan yang licin.
"saya sih menyayangkan karena jalannya belum bisa dilewat, karena belum selesai dikerjakan," ujar Yuni, pengguna jalan warga Kecamatan Senori yang kebetulan melintas.
Uniknya, menurut warga papan nama proyek tersebut tidak ada di lokasi proyek. Hal tersebut juga dikeluhkan warga. Warga juga meminta agar papan nama proyek itu ada di lokasi dan ditulis data lengkap siapa penggarap dan berapa nilainya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengerjaan proyek tersebut kurang transparansi terhadap nilai anggaran pengerjaan.
"sudah seyogyanya seluruh pekerjaan proyek pemerintah harus dipasang papan informasi. Minimal informasi anggaran dan siapa pemborongnya," kata Mohammad Miyadi, Ketua DPRD Tuban.
Agung Supriyadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Pemkab Tuban, tidak mengatakan secara rinci nilai anggaran proyek tersebut. Agung juga tidak menyebutkan nama kontraktor.
"Maaf ini masih rakor semua Ka OPD di Pendopo terkait evaluasi APBD 2022," timpal Agung, saat dikonfirmasi awak media.
Editor : Prayudianto
Artikel Terkait
