TUBAN, iNewsTuban.id – Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Tuban, mengeluhkan akan belum cairnya Penghasilan Tetap (Siltap) dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Desa Prunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Harry Winarko kepada iNewsTuban.id di kantor Kepala Desa setempat. Harry menyatakan, dana Siltap yang belum cair bahkan sudah 3 bulan ini, membuat Kepala Desa dan Perangkat Desa resah.
Bahkan di desa-desa lain, istri-istri perangkat desa selalu menanyakan kepada Kepala Desa terkait dana Siltap tersebut, sebab rata-rata perangkat desa tidak memiiki pekerjaan lain kecuali jadi perangkat desa. Maka bias dibayangkan bagaimana kesulitan keuangan keluarga perangkat desa ketika dana Siltap belum cair hingga 3 bulan ini.
Harry menambahkan jika Kepala Desa mungkin keuanganya sudah seatle, namun kalau perangkat desa pasti kebingunan untuk bertahan bagaimana asap dapurnya bias ngepul.
“Siltap ini kana bahasanya gaji yaa, ini sangat diharapkan perangkat desa khususnya kalau kades mungkin barangkali ada sumber lain, kalau perangkat desa kasihan sekali apalagi sudah berjalan sampai 3 bulan Siltap belum cair, di tempat lain banyak istri perangkat desa mendatangi kades bertanya dan juga sambat pinjem ke kades, untuk memenuhi supaya dapur tetap mengepul,” ujarnya.
Bagian Divisi Hukum Papdesi Tuban ini juga menyatakan bahwa keterlambatan dana Siltap tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh petugas yang ada dinas terkait kekurangan personil. Sebab di Tuban OPD-nya 3 OPD jadi satu, sehingga petugas yang menangani hal-hal terkait desa juga terbatas, apalag harus menangani seluruh desa se-Kabupaten Tuban, tentu sangat kebingungan.
“Keterlambatan ini kalau saya melihat kemungkinan yang nangani OPd nya ini kekurangan personil karena yang menangani masalah Pemdes ini jadi satu dengan OPD yang lain, jadi ada 3 OPD jadi satu, ketika desa mengajukan terkait dengan laporan maupun terkait dengan permohonan APNdes dan tentunya ini terkait dengan ADD terkendala oleh mungkin karena keterbatasan personil di OPD sehingga berlarut larut menumpuk,” imbuhnya.
Harry juga selalu aktif menanyakan ke OPD yang menangani masalah tersebut, dan dikatakan oleh dinas bahwa verifikasinya belum selesai.
“Saya juga selalu cek di OPD yang menangani masalah ini, katanya masih verifikasi belum selesai dan itu makin hari makin menumpuk karena desa desa sudah banyak yang mengumpulkan, yang menyampaikan kepada Dipemas sedangkan disana mungkin yang melakukan verifikasi hanya beberapa orang saja, sehingga disitulah penyebabnya akhirnya Siltap ADD ini belum cair,” tambahnya.
Harry mengatakan bahwa ada beberapa desa yang sudah cair, namun itupun desa sudah mengajukan dibulan desember. Ia berkomunikasi dengan desa-desa di Kecamatan Bancar juga belum cair, sedangkan Desa Prunggahan Wetan bulan januari sudah mengumpulkan laporan, terkait pencairan ADD namun beberapa kali revisi, sehingga harus dibenahi kembali.
Harry menyebutkan jika Siltap untuk Kepala Desa senilai 3.5 juta rupiah, sedangkan untuk perangkat desa Rp. 2.200.000. Harry berharap agar dana Siltap tersebut segera dicairkan oleh Pemkab, sehingga permasalahan tidak berlarut-larut, dan tentu dana tersebut sangat diharapkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Harry menginginkan adanya sebuah solusi yang konkret, bahwa jika memang permasalahan utama ada di personil dinas, maka hal tersebut juga harus segera dicarikan solusinya. Ia juga menyebut bahwa permasalahan belum cairnya dana Siltap hanya di Tuban saja, sedangkan daerah lain sudah cair semua.
“Harapannya Siltap ini jangan sampai seperti ini terus, artinya setiap awal bulan terkendala oleh mungkin verifikasinya kurang pas, kekurangan personil, sehingga terlambat, nah keterlambatan ini harus kta carikan solusi, kalau masalahanya di personil yaa diperbiki lagi, yaa hanya ada di Tuban, kalau saya dengar di propinsi karena Tuban ini aneh, karena sotknya jadi satu dengan OPD yang lain,” pungkasnya.
Editor : Prayudianto
Artikel Terkait
