TUBAN, iNews.id - Setelah melalui musyawarah bersama antara pemerintah Kecamatan Widang dengan Kepala Desa (Kades) Banjar, Bunut, Kedungharjo
Tegalsari dan Widang yang mengeluh dikarenakan kendaraan dinas roda dua yang diberikan oleh Pemkab Tuban sudah semakin kurang layak. Hal ini disebabkan karena faktor usia kendaraan yang sudah melebihi dari 5 tahun, serta kurang cocok untuk digunakan dengan keadaan kondisi lingkungan yang ekstrim dan berbatu, terutama di musim penghujan sangat rawan banjir.
Maka atas kesepakatan bersama diputuskan untuk melakukan pengadaan atau pembelian kendaraan dinas secara mandiri agar bisa mendukung kinerja mereka dalam melayani masyarakatnya.
Dalam keterangannya, Camat Widang Soesilo Hadi Irwanto mengatakan, pembelian 4 unit kendaraan dinas berjenis trail yaitu Honda CRF 150 dan 1 unit PCX 160 tersebut menyesuaikan kebutuhan para Kades dalam melayani kebutuhan masyarakat setempat.
"Terutama digunakan untuk meninjau lokasi yang mengalami kesusahan, karena di wilayah Widang ini rawan banjir," ujarnya, Sabtu (14/1/2023).
Ia menambahkan, hal ini merupakan inisiatif dari para Kades untuk membeli kendaraan roda dua dengan menggunakan dana insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) milik pribadi masing-masing yang kemudian dikumpulkan agar tidak mengganggu Dana Desa.
"Hal ini sudah sesuai dengan penggunaan dan pengelolaan dana milik desa," beber Susilo.
Lalu ia melanjutkan, dari 16 desa yang ada di wilayah Kecamatan Widang, ada 5 Desa yang memiliki kendaraan dinas baru. Sehingga 11 desa lainnya akan segera menyusul.
"Namun pembelian sepeda motor plat merah tersebut harus melalui mekanisme yang sesuai aturan, jangan sampai melanggar dan diperuntukkan guna melayani masyarakat bukan menjadi kepemilikan pribadi," pesannya.
Sementara itu, Owner Adam Jaya Motor yang menjadi rekanan pemerintah Kecamatan Widang, Franky Suhartono menjelaskan, pihaknya hanya membantu untuk memfasilitasi kebutuhan para Kades tersebut.
Penyerahan plat nomor serta BPKB dan STNK dari dealer kepada Sekcam Widang. Foto : iNews/Siro
"Hal ini dikoordinir oleh pihak Kecamatan untuk mengadakan fasilitas kendaraan dinas ber plat merah ini," bebernya.
Kemudian Franky membeberkan, setelah melalui proses perundingan dengan 5 Kades beserta pihak kecamatan, sehingga terjadi kesepakatan transaksi.
"Memang prosesnya tidak semudah kalau kita menjual kendaraan kepada konsumen umum, karena ini kendaraan dinas ber plat merah maka dibutuhkan berkas yang lebih detail dan terperinci," bebernya.
Franky mengungkapkan, untuk saat ini pihaknya telah bekerjasama dengan kecamatan Widang ada 5 Desa dan Parengan ada 6 desa, dalam hal pengadaan kendaraan dinas roda dua tersebut.
"Kami berharap, hal ini menjadi contoh buat desa lainnya untuk menggunakan jasa kita dalam pengadaan kendaraan dinas," tutupnya.
Editor : Prayudianto