TUBAN, iNewsTuban.id - Calon Bupati Tuban dari nomor urut 2, Aditya Halindra Faridzky menegaskan, bahwa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk madrasah diniyah (Madin) tidak dihentikan.
Hal itu ditegaskan Mas Lindra sapaan akrabnya setelah melakukan debat publik kedua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda) 2024 di Gedung Javanila, pada Sabtu (9/11/2024) malam.
Mas Lindra mengatakan, selama ini tidak menghapus Bosda Madin terutama saat menjabat sebagai bupati sejak tahun 2021. Bahkan, penerima insentif untuk guru ngaji yang awalnya berjumlah 6.000 orang, kini sudah naik menjadi 10.000 lebih.
Selain itu, penghapusan Bosda Madin dan insentif guru TPQ merupakan sebuah fitnah. Bahkan, isu tersebut kerap menerpa dirinya. Jika terpilih kembali berjanji akan terus memperhatikan insentif guru TPQ dan Bosda Madin.
"Dulu kepala daerah sebelum saya, insentif TPQ itu diberikan kepada kurang lebih sekitar 6 ribu orang. Selama tiga tahun, saya tingkatkan yang menerima insentif guru ngaji kurang lebih hampir 10 ribu orang," paparnya.
Mas Lindra yang juga Ketua DPD Partai Golkar Tuban itu menambahkan, selama menjabat dipastikan pihaknya selalu memperhatikan lembaga Madin di Kabupaten Tuban. Oleh sebab itu, sebagai bentuk komitmennya dalam waktu dekat akan ada realisasi Bosda Madin kepada 580 lembaga. Lalu yang kedua ada sekitar 65 lembaga yang tidak tercover pada tahun 2024 dan itu sudah anggarkan juga.
"Insya Allah beberapa waktu ke depan, ada sekitar 2.500 lebih guru atau ustad-ustadzah akan menerima insentif dari APBD Tuban," ucapnya.
Disisi lain, Mas Lindra juga menilai bahwa program beasiswa untuk S1 sebanyak 10 ribu dan S2 sebanyak satu ribu pertahun yang digagas Paslon Nomor Urut 1 dinilai tidak realistis serta tak terukur. Pasalnya, jika program tersebut dilaksanakan, maka akan memakan anggaran besar dan tentunya pasti bakal defisit triliunan.
"Ini jelas tidak mungkin, karena infrastruktur juga butuh biaya besar, dan kegiatan even-even yang lain juga besar," imbuhnya.
Lindra juga menyampaikan, untuk angka pengangguran tersebut masih berada dibawah angka di provinsi maupun nasional. Sehingga, sudah bukan saatnya untuk membuat pelatihan-pelatihan, namum harus menciptakan wirausaha baru.
"Sudah kami lakukan, bahkan sudah ada klinik UMKM mulai dari sisi perizinan, permodalan, serta event. Ini menjadi upaya kami untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Tuban," pungkasnya.
Pasangan calon nomor urut dua Aditya Halindra Faridzky - Joko Sarwono menjelaskan, terkait keterlibatan masyarakat selama ini Pemkab Tuban telah mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik ditingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten.
Bahkan, selama ini telah keterbukaan informasi telah dilakukan melalui media mainstream yang telah bekerjasama dengan Pemkab Tuban. Maupun sosialisasi progam yang telah terealisasi melalui akun resmi Pemkab Tuban.
"Kalau untuk laporan pengadaan seperti belanja modal itu sudah ada di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses semua orang. Bahkan ada terobosan baru yaitu Span Lapor untuk menampung keluhan masyarakat," timpal Lindra.
Sementara itu, ditanggapi oleh Paslon nomor urut dua Aditya Halindra Faridzky - Joko Sarwono, bahwa dana APBD di Tuban hanya mencapai angka 3,4 triliun. Apabila pembangunan jalan harus menggunakan sistem cor, maka akan banyak dana yang digelontorkan untuk pembangunan jalan.
"Berapa anggaran untuk cor, itu sangat banyak sekali. Apalagi ada 5 ribu jalan di Tuban dan itu belum dikurangi operasional rutinnya lainnya, kalau jalan mulus harus dengan cara di cor, kita tidak akan bisa membangun infrastuktur lainnya," tutup Lindra.
Diketahui, pada debat kedua antara Paslon Nomor Urut 1 Riyadi-Wafi dan Paslon Nomor Urut 2 Lindra-Joko ini telah mengambil tema "Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Menyelesaikan Persoalan Daerah Kabupaten Tuban".
Editor : Prayudianto