TUBAN, iNewsTuban.id - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Tuban, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Tuban, rabu siang. Dalam aksi ini mereka berusaha menghadang sebuah mobil yang diduga ditumpangi Bupati Tuban. Akibatnya para mahasiswa ini diseret paksa oleh aparat kepolisian, hingga terjadi aksi dugaan kekerasan dan pelecehan seksual dalam situasi yang panik itu.
Kejadian berawal saat proses pengamanan, sempat terjadi aksi dugaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Polisi menyeret hingga menendang masa aksi, hingga salah satu mahasiswi inipun terjatuh dan diduga mendapatkan pelecehan seksual.
Vida, salah satu mahasiswi peserta demonstrasi, mengaku dipegang dan diseret dibagian daerah intimnya, hingga baju dan hijabnya terbuka.
“saya kan diseret, gak papalah diseret tapi yang dipegang jangan daerah intimnya, kalo kesenggol wajarlah, tapi ini masalahnya telapak tangan narik saya, polisi laki-laki, tadi ada yang bilang yang perempuan jangan tapi masih aja begitu, terus pas keseret baju saya kebuka, jilbab saya kebuka, iyya, ada pelecehan,” ujar Vida sambil menangis.
Sementara itu, Kapolres Tuban AKBP Suryono menjelaskan, bahwa para mahasiswa tersebut memaksa ingin bertemu dengan Bupati Tuban, untuk menyampaikan aspirasinya. Namun saat salah satu mobil peserta paripurna hendak keluar, masa aksi menghadang mobil tersebut.
“penyebabnya ngototnya pengen ketemu bupati, sementara bupati dan DPR sedang paripurna, tentu tidak mungkin meninggalkan siding untuk bertemu, biar selesai dulu, sudah saya jembatani, sudah saya telfon korlapnya dan saya suruh tunggu dulu,” ungkap AKBP Suryono, Kapolres Tuban kepada awak media.
Dalam aksi tersebut para mahasiswa mengkritisi program Pemerintah Kabupaten Tuban, yang dinilai gagal dalam menyelesaikan beberapa permasalahan, khususnya kemiskinan dan pendidikan.
“tuntutanya ada 5, yang pertama angka kemiskinan mencapai 178.000 jiwa, yang kedua pendidikan, harusnya ini yang digaungkan ke masyarakat, bukanya permasalahan kecil yang mudah diselesaikan. ketiga angka stunting kita melampaui angka stunting nasional, ke empat polarisasi pemerintah kabupaten tuban, terutama aspirasi masyarakat, kita sudah beberapa kali mendapat undangan tapi tak pernah sampai ke sekertariat kita, ini adalah salah satu bentuk luapan amarah kita,” ujar Abid Arrohman, Ketua Umum PC PMII Tuban.
Dalam aksi ini puluhan mahasiwa menilai yang tertulis di raport, yang pertama adalah Pemkab Tuban dinilai gagal mengentaskan kemiskinan, kedua Pemkab Tuban tidak serius menangani angka stunting dan ketiga Kabupaten Tuban darurat masalah pendidikan, ke empat, Tuban surganya tambang ilegal dan kelima Pemkab Tuban tidak memberikan akses aspirasi pada masyarakat sipil.
Editor : Prayudianto
Artikel Terkait
