Persenjataan yang disimpan secara tidak sah termasuk senjata "piala" yang ditemukan oleh warga sipil di zona pertempuran, serta senjata api yang dibagikan secara tidak terkendali oleh otoritas Ukraina sendiri pada hari-hari awal konflik dengan Rusia, Drapaty menjelaskan.
"Untuk menghindari masalah hukum, warga negara harus mendaftarkan persenjataan mereka paling lambat 25 Desember," katanya, dilansir RT.
"Setelah mendeklarasikan [senjata api], seseorang akan memiliki hak untuk menyimpannya selama darurat militer tetap diberlakukan, dan menggunakannya untuk melawan agresi bersenjata," kata Drapaty. Dia mendesak mendesak warga sipil untuk menggunakan senjata api mereka melawan militer Rusia.
Ketika darurat militer berakhir, warga negara akan memiliki waktu 90 hari untuk menyerahkan persenjataan yang diterima dari otoritas Ukraina kembali ke negara, tambahnya. Senjata api yang diperoleh dengan cara tersebut tetap menjadi milik Ukraina.
Editor : Prayudianto
Artikel Terkait
