Tuban, iNewsTuban.id – Forum dialog bersama BBWS BS, petani dan anggota DPR RI digelar di Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Selasa, (5/8 2025), menuai kekecewaan, ditengarai forum tersebut diwarnai dengan ketegangan saat salah seorang peserta dialog menyuarakan normalisasi kali avour untuk mengembalikan lebar sungai seperti ukuran semula yaqni 24 meter yang kini kini tinggal sekitar 5 meteran .
Para petani menilai pertemuan tersebut tidak memberikan kepastian terhadap penyelesaian banjir yang setiap tahun merendam lahan pertanian mereka akibat terdampak dari mangkraknya pembangunan waduk Jabung Ring Dyke menaun yang terletak di perbatasan Kabupaten Tuban - Lamongan Jawa Timur. Persisnya kecamatan Widang - Tuban
Dua anggota DPR RI, Ali Mufthi dan H. Eko Wahyudi, hadir dalam forum tersebut bersama perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Dialog itu bertujuan menyerap aspirasi petani, khususnya terkait masalah banjir akibat luapan Kali Avur dan sungai-sungai limpasan dari wilayah Rengel, Grabagan, hingga Semanding.
Namun bagi para petani, forum itu belum menjawab substansi persoalan. “Tidak ada komitmen konkret yang bisa kami pegang. Semua masih normatif,” kata Nur Ahsan, perwakilan petani dari Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), kepada iNewsTuban.d usai forum digelar.
Menurut Ahsan, para petani telah lama menyuarakan keresahan terkait luapan air yang disebabkan pendangkalan sungai dan kerusakan lingkungan dikawasan pegunungan kapur diwilayah sekitar yang hutannya sudah gundul dan adanya tambang ilegal yang berdampak pada hulu aljiran kali avur . Puncak kekesalan itu bahkan sempat mendorong warga menjebol tanggul Waduk Jabung Ring Dyke (JRD) di Desa Mlangi dan Mrutuk pada 17 Juni 2025 lalu.
BBWSBS dan Pemerintah Kabupaten Tuban merespons kejadian itu dengan merencanakan proyek revitalisasi sungai sepanjang sembilan kilometer yang disebut akan dimulai akhir Agustus 2025. Namun, Ahsan menyebut rencana tersebut belum menyentuh akar masalah.
“Kami minta normalisasi menyeluruh dari hulu sampai hilir, bukan hanya pengerukan ringan di bagian bawah. Termasuk permintaan kami soal AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi), alat pertanian, pelatihan adaptasi iklim, semuanya belum ada jawaban jelas,” ujar dia.
Kepala BBWSBS, Gatut Bayuadji, tidak membantah bahwa aktivitas pertambangan ilegal di hulu turut memperparah sedimentasi sungai. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban terhadap tambang liar.
Editor : Prayudianto
Artikel Terkait
