Bahas KUA - PPAS 2025, Komisi III DPRD Kabupaten Tuban Gelar Raker dengan OPD Terkait

TUBAN, iNewsTuban.id - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Rabu (24/7).

Baca Juga

Anggota DPRD Terpilih Baru Asal PKB, ini Dia Sosok Siswanto

Rapat kerja yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi III ini berfokus pada penyampaian penunjang program prioritas di tahun mendatang.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tuban sekaligus pimpinan rapat, Hartomo mengatakan terdapat salah satu OPD yang telah menyampaikan rekap terkait KUA - PPAS 2025 namun belum ada penunjang prioritas.

Baca Juga

Kepala Bappeda-Litbang Tuban Sampaikan Rencana dan Fokus Pembangunan 2025 pada Komisi I DPRD Tuban

"Hari ini kami jadwalkan OPD terkait untuk membahas hal tersebut," ungkapnya.

Baca Juga

Usai Kunjungi Kemenkes, Komisi IV DPRD Tuban Beranjak ke Kemenpan RB Perjuangkan Nasib Non ASN

Sementara itu dalam laporannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban, Eko Julianto, menjelaskan padi merupakan fokus utama dalam bidang pertanian.

"Ini dalam rangka percepatan areal tanam khusus padi apalagi Tuban mendapatkan target tambahan dari kementerian untuk menghindari impor beras", katanya.

Baca Juga

Pemkab Tuban Sampaikan KUA-PPAS 2025, Ketua DPRD : Akan Kami Pelajari Agar Target Tercapai

Selain itu, Eko (sapaan akrabnya, red), mengatakan adanya penurunan anggaran karena proses di Tahun 2025 banyak kegiatan berkelanjutan. Seperti penanggulangan stunting yang dilakukan melalui program pemberdayaan Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang (B2SA) dan asuransi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan.

Baca Juga

Komisi I DPRD Tuban Minta Pengerjaan Proyek Alun-alun Sesuai Target dan Tidak Molor

"Intinya bagaimana produksi sektor pertanian, perikanan dan peternakan naik yang menjadi fokus kami kedepan," ungkapnya.

Lanjut Eko, terkait Gerakan Pangan Murah, rencananya akan diperbesar volumenya di 20 kecamatan dan berproses tindaklanjut peraturan menteri tentang ketahanan pangan dan gizi serta akan bekerjasama dengan Bulog untuk penyediaan cadangan beras.

Disisi lain, Kepala Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban, Agus Wijaya, juga menjelaskan terdapat dua urusan wajib koperasi dan UKM yang terurai dalam enam program. Dibidang koperasi fokus pada peningkatan koperasi di Kabupaten Tuban, sedangkan dibidang UKM diharapkan bisa menumbuhkan wirausaha baru dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan.

"Kami harap ditahun mendatang wirausaha baru bisa naik dua kali lipat," imbuhnya.

Selain dua bidang tersebut, Agus mengatakan bidang perdagangan juga menjadi perhatian terkait revitalisasi pasar yang memerlukan penataan ulang agar tidak kalah dengan pasar online.

"Perlu desain bagus untuk pasar khususnya Pasar Baru Tuban yang lebih mengarah ke pasar modern dan tentunya dapat terintegrasi dengan wisata di Tuban seperti Goa Akbar di selatan Pasar Baru Tuban dan Pantai Boom disisi utara yang berdekatam dengan Pasar Sore", pungkasnya.

Agus juga berharap di Tahun 2025 pihak dinas harus menyuplai bahan pangan sebagai bentuk pengendalian inflasi dan menjadikan program One Village One Product (OVOP) dapat mendukung suplai bahan pangan.

Masih ditempat yang sama, Direktur Perumda Tirta Lestari Kabupaten Tuban, Slamet Riyadi, berharap kedepannya supaya ada kebijakan yang lebih mudah terkait pengurusan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA). "Kita upayakan terkait air bawah tanah di Tahun 2025 bisa terkoneksi di beberapa kecamatan, meliputi Tuban, Jenu, Palang dan Semanding," Tuturnya.

Diakhir rapat, politisi dari Fraksi Partai Golkar, Hartomo itu berharap pihak OPD terkait untuk terus bersikap proaktif agar tidak ada problem kedepannya. "Semua OPD disini telah menyampaikan penunjang prioritansya, tinggal action saja," Pungkasnya.

Sekedar diketahui, turut hadir pula dalam rapat tersebut perwakilan dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Tuban serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.

Editor : Prayudianto