Kasus Inses Kembali Terjadi di Kabupaten Tuban, LBH KP.Ronggolawe Siap Kawal dan Dampingi Korban

Sedangkan menurut mandat KLA Kepala Desa memiliki peran aktif mendukung program KLA dengan menintegrasikan perlindungan anak ke dalam program pemerintah Desa. Artinya dengan kurangnya responsif terhadap kasus tersebut ada kemungkinan belum menjalankan program KLA. 

Sedangkan aparat desa merupakan garda terdepan dalam pencegahan dan perlindungan anak dari kekerasan. Karena Negara dan pemerintah berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam pasal Pasal 21 dan Pasal 22 UUPA. Dan mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UUPA.

Dalam situasi seperti ini, penanganan, memberikan kepastian hukum dan pemulihan korban juga menjadi target serius DPRD Tuban. DPRD Tuban seharusnya memiliki sistem pengawasan dan evaluasi terhadap program perlindungan perempuan anak melalui PERDA Nomor 3 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan PERDA Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 

Sehingga jika ada leletnya kerja Polres Tuban Wakil Rakyat sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban perlu melakukan publikasi aksi nyata program perlindungan anak sampai menyentuh masyarakat Desa. Tidak hanya konsentrasi pada administrasi dan capaian penghargaan KLA. 

“dengan adanya fenomena kasus tersebut, lembaga kami akan terus mengawal dan memberikan bantuan hukum yang tersistematis dan berorientasi pada pemulihan korban dan kepastian hukum serta advokasi terhadap APH, DPRD dan Bupati,” pungkasnya.

Editor : Prayudianto