Dikatakan Dewi, secara bertahap Pemerintah Daerah telah mengusulkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal. Selanjutnya, kebijakan PPPK paruh waktu akan menjadi solusi sambil menunggu kebijakan lebih lanjut.
Usai kegiatan, Astuti meminta kepada Pemkab Tuban agar menyediakan data kebutuhan PPPK dan ASN secara real serta menentukan peta jabatan di masing-masing instansi Pemerintah.
"Gunanya menyusun jumlah jabatan PPPK dan PNS yang benar-benar dibutuhkan Pemkab Tuban. Sehingga usulan harus sesuai dengan jumlah kebutuhan daerah". Pungkasnya.
Editor : Prayudianto
Artikel Terkait