Tindakan bejat RA dilakukan secara berulang kepada banyak korban sesama jenis yang merupakan santri di bawah bimbingannya.
Sebelumnya, Penuntut Umum Syahreini Agustin, S.H., M.H., dalam tuntutannya pada 22 April 2025, menuntut pidana penjara selama 18 tahun terhadap RA dan denda senilai Rp1 miliar. Ia dinilai telah melanggar Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.
Sementara itu, terdakwa AA dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar, subsider pidana kurungan selama empat bulan. Dalam sidang yang digelar sejak 17 Desember 2024 itu, majelis hakim juga menyatakan AA terbukti bersalah atas kejahatan seksual terhadap anak-anak sesama jenis yang diasuh dan diajarinya di lingkungan pesantren.
“Terdakwa AA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik, sebagaimana dakwaan tunggal,” ungkap Hakim Ketua dalam putusannya.
Jaksa Penuntut Umum Mulia Fadilah, S.H., pada 21 April 2025 menuntut pidana 18 tahun terhadap AA, serta denda sebesar Rp1 miliar. Masa penahanan terdakwa selama proses penyidikan dan persidangan turut dikurangkan dari total masa hukuman yang dijatuhkan.
Penasihat hukum para terdakwa, M. Ifra Fauzan, S.H.I., dan Zul Fauzi, S.H., M.H., bersama timnya menyatakan bahwa pihaknya menerima dan tidak melakukan upaya hukum lanjutan. “Saat ini, putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Dari terdakwa dan kami tidak ada upaya hukum lainnya yang kami lakukan dalam masa tenggang waktu untuk pengajuan banding,” kata Fauzan.
Kasus ini mengguncang publik karena jumlah korban yang mencapai puluhan anak, serta pelakunya berasal dari kalangan pendidik yang seharusnya memberikan perlindungan dan keteladanan bagi anak-anak di lingkungan pendidikan.
Masyarakat terutama orang tua agar lebih aktif dalam mengawasi lingkungan pendidikan anak, dan segera melaporkan setiap tindakan kekerasan atau pelecehan kepada pihak berwenang, karena perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama.
Editor : Prayudianto
Artikel Terkait
