Selain itu, masyarakat juga didorong untuk aktif mengawasi melalui keterbukaan informasi dari setiap SPPG, termasuk menu dan harga makanan yang disajikan.
Tak hanya sosialisasi, Kejaksaan Agung RI juga meluncurkan program Jaga Dapur MBG yang pertama kali diterapkan di Tuban dan Bojonegoro, sebelum nantinya diperluas ke seluruh Indonesia.
Program ini memungkinkan para penerima manfaat, seperti sekolah dan masyarakat, untuk melaporkan secara langsung berbagai temuan di lapangan, baik terkait kualitas makanan, nilai gizi, maupun potensi penyimpangan.
“mudah-mudahan ini menjadi satu momentum, langkah menjaga atau meningkatkan pelaksanaan program, satu program prioritas yang paling nomor satu ya di program pemerintahan pak prabowo ini, yaitu program makan bergizi gratis,” ujar Sony Sonjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Editor : Prayudianto
Artikel Terkait
