”Ketiga, adalah kualitas sumber daya anggota kepolisian yang secara berkesinambungan perlu mendapatkan peningkatan dari institusi. Tidak lagi bergantung pada pribadi masing-masing anggota," jelasnya.
Dengan adanya peninjauan ulang terkait perkap dan juknis, dia berharap institusi kepolisian bisa semakin profesional dalam menjalan tugas. Baik dalam pelayanan dan penegakan hukum sesuai prinsip hak asasi manusia.
Yang paling penting, Polri meninggalkan budaya militeristik di zaman Orde Baru. Hal ini karena Polri sejatinya sudah terpisah dari TNI sejak Era Reformasi 1998. Untuk itu berbagai pendekatan Polri haruslah bersifat humanis dan akuntabel. ”Kami juga berharap Polri juga lebih terbuka dan akuntabel dalam perumusan kebijakan strategis Polri dengan melibatkan akademisi dan kelompok masyarakat sipil," tandasnya.
Ardi juga mengapresiasi Polri meski dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo sudah menghadapi berbagai masalah. Dia mengapresiasi langkah Polri yang dalam beberapa kasus telah merespon secara tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran. Menurut catatan Imparsial dari monitoring pemberitaan media, dalam 100 hari terakhir terdapat 414 anggota Polri yang mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) di seluruh Indonesia.
Catatan ini belum termasuk bagi oknum yang mendapatkan demosi, mutasi, atau penundaan kenaikan pangkat dalam waktu tertentu. "Hal yang paling penting sebenarnya bagaimana sistem pengawasan di Kepolisian bisa mencegah anggota dari berbagai pelanggaran tersebut. Karena bagaimanapun juga, jika sudah terjadi pelanggaran maka citra Polri yang akan dipertaruhkan," tegasnya.
Editor : Prayudianto
Artikel Terkait
