Masalah Internal TITD Kwan Sing Bio Tjo Ling Kiong Tuban, ini Proses Fakta Hearing Komisi II DPRD

2. Seharusnya Kuasa Hukum dari penggugat menyadari kehadiran mereka yang tidak diundang agenda Hearing bisa memahami tentang subtansi hearing. Judul pertemuannya adalah Hearing bukan persidangan di Pengadilan Negeri namun pada kenyataanya beberapa kali Heri menyebutkan “forum pengadilan" saat berbicara. Sehingga, yang terkesan oleh undangan hearing mereka memposisikan seperti proses persidangan. Karena itulah ketika Direktur LBH KP.Ronggolawe saat diwawancarai beberapa wartawan terkait dengan sikap walk out nya Kuasa Hukum dengan alasan tidak diberikan hak bicara memberikan saran kepada semua Kuasa Hukum penggugat supaya belajar lagi tentang manajemen organisasi. 

Jika tidak menguasai soal subtansi tersebut pada akhirnya bisa mempermalukan dirinya sendiri dan ujung-ujungnya merasa menjadi korban. Kurangnya memahami berorganisasi dapat berdampak buruk pada keberlangsungan kaderisasinya seperti kemampuan mengelola manajemen sikap dan pengambilan keputusan. 

3. Dalam gugatan di PN Tuban Nomor: 25/PDT.G/PN TBN pada tanggal 14 Juli 2025, Heri Tri Widodo tidak terdaftar  sebagai Kuasa Hukum dari ketiga Penggugat, tapi dalam fakta hearing dia mengatakan sebagai kuasa hukum.

4. Rilis ini dikeluarkan oleh LBH KP.Ronggolawe untuk memberikan informasi kepada publik terutama warga Tuban. Terlebih, tentang fakta-fakta proses berjalannya hearing dengan benar, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan dimanfaatkan pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

5. Dan memohon doa restu dari masyarakat terutama yang bukan umat, semoga upaya proses mediasi dan penyelesaian hukum di PN menuai hasil penyelesaian konflik dan umat bisa beribadah dengan tenang, perekonomian di sekitar klenteng tuban bisa berjalan baik seperti sedia kala serta yang tujuannya hanya memanfaatkan konfliknya segera disadarkan oleh Tuhan yang Maha Esa.

Editor : Prayudianto