Ia menambahkan, selain persoalan izin, warga juga menuntut agar pabrik memberikan kompensasi yang layak bagi masyarakat terdampak. Ia menilai pabrik tersebut belum ada ijinnya lantaran Kepala Desa yang dulu dan warga tidak enggan tandatangan terkait ijinnya.
"Mengapa saya mengatakan belum ada ijinnya, karena belum ada tandatangan dari Kepala desa, Pak Kusno. Selain itu warga juga tidak menandatangi. Tolong pikirkan juga nasib anak cucu kami. Jangan sampai kami dibunuh pelan-pelan oleh polusi," bebernya.
Bu Sur warga lain yang terkena dampak langsung oleh perusahaan itu menyampaikan, pertemuan warga dengan pihak pabrik kali ini belum menghasilkan kesepakatan final. Warga menilai kehadiran perwakilan perusahaan belum bisa memberikan keputusan konkret karena pemilik perusahaan tidak hadir langsung.
"Kami berharap ada pertemuan lanjutan yang menghadirkan pemilik perusahaan supaya persoalan ini bisa selesai dengan jelas dan adil," ucap Bu Sur.
Ia pun mengeluh, lantaran anaknya mengalami gangguan kesehatan akibat terpapar debu dari tungku pembakaran.
“Kemarin jarak setelah diukur oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tuban rumah saya cuma berjarak sekitar 50 meter dari pabrik," tuturnya.
Editor : Prayudianto
Artikel Terkait
